Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Walhi

Walhi Minta Hentikan
Walhi Minta Hentikan "Food Estate" di Hutan Lindung, Komisi IV: Hutan Gundul Seharusnya Direboisasi
Walhi mendesak pemerintah untuk menghentikan food estate di hutan lindung dengan membatalkan Permen 24/2020, sementara Komisi IV minta kaji ulang.
Regional
Walhi Soroti 6 Masalah Permen Food Estate di Kawasan Hutan
Walhi Soroti 6 Masalah Permen Food Estate di Kawasan Hutan
Ada enam poin persoalan mendasar yang disoroti.
Berita
Walhi Minta Pemerintah Cabut Aturan Pembangunan Food Estate di Kawasan Hutan
Walhi Minta Pemerintah Cabut Aturan Pembangunan Food Estate di Kawasan Hutan
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia meminta pemerintah mencabut Peraturan Menteri LHK P.24 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estat
Kawasan Terpadu
Perampasan Hutan Adat di Papua, Walhi: Siapa yang Sebenarnya Dilindungi Negara?
Perampasan Hutan Adat di Papua, Walhi: Siapa yang Sebenarnya Dilindungi Negara?
Tindakan perampasan tanah adat yang dilakukan dengan beragam cara dan tipu daya atas dasar izin negara, merupakan bentuk tindakan ahistoris, kata dia.
Nasional
Walhi: Ganti Rugi Rp 100.000 Per Hektar untuk Tanah Adat Papua Tak Masuk Akal
Walhi: Ganti Rugi Rp 100.000 Per Hektar untuk Tanah Adat Papua Tak Masuk Akal
Hal ini karena menurutnya, dalam konteks otonomi khusus (otsus), seharusnya semua wilayah di Papua adalah wilayah adat.
Nasional

All News

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Jadi Alasan Walhi Tolak Hadiri Rapat DPR

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Jadi Alasan Walhi Tolak Hadiri Rapat DPR

Nasional
Komisi IV: Walhi Tolak Hadir Rapat Bahas Tindak Lanjut UU Cipta Kerja Terkait Kawasan Hutan

Komisi IV: Walhi Tolak Hadir Rapat Bahas Tindak Lanjut UU Cipta Kerja Terkait Kawasan Hutan

Nasional
Polemik Pengecualian Amdal dalam Pengembangan TN Komodo

Polemik Pengecualian Amdal dalam Pengembangan TN Komodo

Nasional
Soal Pengecualian Amdal di TN Komodo, Walhi Sebut Permen 38/2019 Tak Patut Jadi Rujukan

Soal Pengecualian Amdal di TN Komodo, Walhi Sebut Permen 38/2019 Tak Patut Jadi Rujukan

Nasional
Walhi: Sebelum UU Cipta Kerja Berlaku, Pemerintah Sudah Terapkan Model Pembangunan yang Buruk di TN Komodo

Walhi: Sebelum UU Cipta Kerja Berlaku, Pemerintah Sudah Terapkan Model Pembangunan yang Buruk di TN Komodo

Nasional
Walhi NTT: Super Prioritas Harusnya Perlindungan Komodo, Bukan Sebaliknya

Walhi NTT: Super Prioritas Harusnya Perlindungan Komodo, Bukan Sebaliknya

Nasional
Walhi NTT Akan Surati Pemerintah soal Pengecualian Amdal di TN Komodo

Walhi NTT Akan Surati Pemerintah soal Pengecualian Amdal di TN Komodo

Nasional
Walhi Nilai UU Cipta Kerja Kebiri Hak Atas Informasi

Walhi Nilai UU Cipta Kerja Kebiri Hak Atas Informasi

Nasional
Walhi Nilai Pemerintah Keliru Memahami Penguasaan Negara

Walhi Nilai Pemerintah Keliru Memahami Penguasaan Negara

Nasional
Meskipun Diundang, Walhi Enggan Terlibat Dalam Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Meskipun Diundang, Walhi Enggan Terlibat Dalam Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Nasional
Walhi: Krisis Kemanusiaan dan Kerusakan Lingkungan Hidup Makin Dalam akibat UU Cipta Kerja

Walhi: Krisis Kemanusiaan dan Kerusakan Lingkungan Hidup Makin Dalam akibat UU Cipta Kerja

Nasional
UU Cipta Kerja Hapus Ketentuan soal 30 Persen Kawasan Hutan yang Harus Dipertahankan

UU Cipta Kerja Hapus Ketentuan soal 30 Persen Kawasan Hutan yang Harus Dipertahankan

Nasional
Debat Pilgub Jambi, Walhi Sebut Semua Cagub Beri Karpet Merah untuk Investor Tambang

Debat Pilgub Jambi, Walhi Sebut Semua Cagub Beri Karpet Merah untuk Investor Tambang

Regional
Pembangunan TNK bisa Bahayakan Ekosistem dan Konservasi Komodo

Pembangunan TNK bisa Bahayakan Ekosistem dan Konservasi Komodo

Fenomena
Walhi Kecam Pembangunan

Walhi Kecam Pembangunan "Jurassic Park Komodo", Tak Berbasis Keilmuan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads