"Jadi saya kira perlu ada sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif, dan negara harus meninjau lagi sistem perlindungan anak," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2015).
Dengan melibatkan MA, ia mengatakan, DPR dan pemerintah dapat meminta agar proses penyelesaian sengketa parpol di pengadilan dapat segera selesai sebelum Juli 2015.
Taufik mengatakan, pimpinan DPR sifatnya hanya menunggu dan menerima surat PAW. Sebab, PAW Anggota DPR merupakan otoritas DPP partai dan fraksi yang bersangkutan.