Organisasi massa Pemuda Pancasila mendorong Undang-undang Dasar 1945 dikembalikan ke naskah aslinya sebelum amandemen dilakukan.

Aburizal Bakrie menilai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dilakukan empat kali gagal membawa kebaikan bagi Indonesia.

Amandemen itu, kata Damayanti, sudah sangat mendesak dilakukan, terutama pada sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni sistem pemerintahan presidensial.

"Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014 sebagai berikut, yakni melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan UUD 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara"

Yandri mengatakan PAN memandang pilkada bukanlah bagian dari pemilu lansung yang diamanatkan dalam UUD 1945. Hal tersebut, lanjut dia, ditegaskan kembali melalui keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak menyidangkan perkara sengketa pilkada.