Anggaran Pembangunan Minim, Wagub Uu Ajak Konsultan Kolaborasi Bangun Jabar

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Uu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat hanya cukup membiayai 10 persen pembangunan di Jabar.

Regional

18/09/2019, 16:31 WIB

Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

"Kalau tak diatur jumlahnya, bisa jadi jumlah menteri (Prabowo) hanya 10. Jadi jangan diasumsikan selalu lebih dari 34, bisa jadi kurang," kata Awiek.

Nasional

14/05/2024, 17:24 WIB

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Ide Prabowo menambah jumlah menteri dibahas lewat revisi UU di DPR. Jumlah kementerian diusulkan berubah dari 34 menjadi "sesuai kebutuhan Presiden".

Nasional

14/05/2024, 16:31 WIB

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Pakar HTN Feri Amsari sebut revisi UU MK kental nuansa atau tujuan politik. Dia pertanyakan apa dasar utak-atik aturan masa jabatan hakim konstitusi

Nasional

14/05/2024, 16:27 WIB

4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

Kompas.com mencatat ada 4 poin krusial dalam revisi UU MK yang dibahas diam-diam oleh pemerintah dan DPR. Evaluasi hakim hingga komposisi MKMK.

Nasional

14/05/2024, 15:39 WIB

All News

Pemerintah dan DPR Diam-diam Lanjutkan Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Nasional

14/05/2024, 15:08 WIB

Utak-atik Masa Jabatan Hakim Konstitusi lewat Revisi UU MK Dinilai Upaya Menawan Independensi MK

Nasional

14/05/2024, 14:55 WIB

02:59

Anggota Fraksi PDI-P Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat DPR Bahas Revisi UU MK

video

14/05/2024, 14:20 WIB

Baleg Rapat Pleno Revisi UU Kementerian Negara Siang Ini, Mardani: Kaget, Dapat Undangan Kemarin

Nasional

14/05/2024, 12:58 WIB

03:01

DPR Bahas RUU Kementerian di Tengah Wacana Prabowo Tambah Kursi Kabinet

03:06

Kelas BPJS Kesehatan Dihapus dan Diganti KRIS, Berapa Iuran yang Berlaku?

03:30

Tanggapi Wacana Prabowo, PDI-P: Kementerian Bukan untuk Akomodasi Kekuatan Politik

Pakar: Jika Revisi UU Kementerian Negara atau Perppu Dilakukan Sekarang, Tunjukkan Prabowo-Gibran Semacam Periode Ke-3 Jokowi

Nasional

13/05/2024, 15:05 WIB

Last ›

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Close Ads

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

#Uu

All News

Pemerintah dan DPR Diam-diam Lanjutkan Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Utak-atik Masa Jabatan Hakim Konstitusi lewat Revisi UU MK Dinilai Upaya Menawan Independensi MK

Anggota Fraksi PDI-P Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat DPR Bahas Revisi UU MK

Baleg Rapat Pleno Revisi UU Kementerian Negara Siang Ini, Mardani: Kaget, Dapat Undangan Kemarin

DPR Bahas RUU Kementerian di Tengah Wacana Prabowo Tambah Kursi Kabinet

Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Kelas BPJS Kesehatan Dihapus dan Diganti KRIS, Berapa Iuran yang Berlaku?

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Tanggapi Wacana Prabowo, PDI-P: Kementerian Bukan untuk Akomodasi Kekuatan Politik

Simak Syarat dan Cara Pendaftaran Uji KIR 2024

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Pakar: Jika Revisi UU Kementerian Negara atau Perppu Dilakukan Sekarang, Tunjukkan Prabowo-Gibran Semacam Periode Ke-3 Jokowi