Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin: Pengesahan 3 UU Kontroversial
Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin: Pengesahan 3 UU Kontroversial
Ada tiga UU kontroversial dan menimbulkan polemik dalam setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna
DPR menggelar rapat dengan pemerintah di tengah masa reses. Diam-diam melanjutkan revisi UU MK yang sempat ditentang Mahfud MD.
Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024
Kinerja DPR di bidang legislasi mendapat sorotan. Dari 47 RUU Prioritas, baru satu yang sudah disahkan, yakni UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Nasional
03:30
Tanggapi Wacana Prabowo, PDI-P: Kementerian Bukan untuk Akomodasi Kekuatan Politik
Tanggapi Wacana Prabowo, PDI-P: Kementerian Bukan untuk Akomodasi Kekuatan Politik

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya menolak wacana...

video
Simak Syarat dan Cara Pendaftaran Uji KIR 2024
Simak Syarat dan Cara Pendaftaran Uji KIR 2024
Simak syarat dan cara pendaftaran uji KIR bagi pemilik kendaraan yang wajib melakukan, sesuai Pasal 53 ayat 1 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009.
News

All News

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Nasional
Pakar: Jika Revisi UU Kementerian Negara atau Perppu Dilakukan Sekarang, Tunjukkan Prabowo-Gibran Semacam Periode Ke-3 Jokowi

Pakar: Jika Revisi UU Kementerian Negara atau Perppu Dilakukan Sekarang, Tunjukkan Prabowo-Gibran Semacam Periode Ke-3 Jokowi

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
UU Desa: Jabatan Kades Bisa 16 Tahun, Dapat Tunjangan Anak dan Pensiun

UU Desa: Jabatan Kades Bisa 16 Tahun, Dapat Tunjangan Anak dan Pensiun

Tren
TikTok Gugat Pemerintah AS, Buntut UU yang Ancam Eksistensi

TikTok Gugat Pemerintah AS, Buntut UU yang Ancam Eksistensi

e-Business
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
UU DKJ Amanatkan 5 Persen APBD untuk Kelurahan, Heru Budi Singgung Penanganan TBC

UU DKJ Amanatkan 5 Persen APBD untuk Kelurahan, Heru Budi Singgung Penanganan TBC

Megapolitan
UU TPKS Tak Cukup Sekadar Diundangkan, Perlu Aturan Pelaksana

UU TPKS Tak Cukup Sekadar Diundangkan, Perlu Aturan Pelaksana

Pemerintah
02:22
JK: Pelanggar UU Lebih Tak Boleh Masuk Pemerintahan Dibanding Orang

JK: Pelanggar UU Lebih Tak Boleh Masuk Pemerintahan Dibanding Orang "Toxic"

video
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads