Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Wagub Jabar: Untuk Capai Birokrasi 3.0 Diperlukan Investasi SDM
Wagub Jabar: Untuk Capai Birokrasi 3.0 Diperlukan Investasi SDM
Pembangunan Birokrasi 3.0 tidak hanya dilakukan oleh aparatur pemerintah, tetapi juga melibatkan semua unsur, termasuk masyarakat dan bisnis.
Regional
3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan
3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan
Dinas Dukcapil DKI Jakarta sebut penggantian KTP warga DKI menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) akan dilakukan usai aturan Undang-Undang DKJ berlaku.
Megapolitan
Beberkan Usulan Pemisahan UU MD3, Bamsoet: Pimpinan MPR dan DPR Akan Bertemu
Beberkan Usulan Pemisahan UU MD3, Bamsoet: Pimpinan MPR dan DPR Akan Bertemu
Ketua MPR RI Bamsoet sebut Pimpinan MPR dan DPR bakal bertemu untuk bahas usulan pemisahan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang sebelumnya UU MD3
Nasional
Membaca Nasib Guru di Hari Buruh dan Pendidikan: Upaya Menggugat UU
Membaca Nasib Guru di Hari Buruh dan Pendidikan: Upaya Menggugat UU
Kecerdasan apa yang bisa diharapkan dan diberikan dari tata kelola yang memperbolehkan penggajian guru ratusan ribu tiap bulan?
Edu
Dinas Dukcapil: Penggantian KTP Warga DKI ke DKJ Tak Ganggu Akses Pelayanan Publik
Dinas Dukcapil: Penggantian KTP Warga DKI ke DKJ Tak Ganggu Akses Pelayanan Publik
Pelayanan publik terhadap warga tak terpengaruh setelah status DKJ karena data atau identitas penduduk yang sudah dicatatkan tidak akan berubah.
Megapolitan

All News

Hari Buruh 2024, KSPI: Cabut Omnibus Law Cipta Kerja, Hapus

Hari Buruh 2024, KSPI: Cabut Omnibus Law Cipta Kerja, Hapus "Outsourcing"

Whats New
PPP Tutup Penjaringan Calon Wali Kota Tasik, Uu dan Dicky Tak Hadir

PPP Tutup Penjaringan Calon Wali Kota Tasik, Uu dan Dicky Tak Hadir

Bandung
Jokowi Teken UU DKJ, Kapan Status Jakarta sebagai Ibu Kota Berakhir?

Jokowi Teken UU DKJ, Kapan Status Jakarta sebagai Ibu Kota Berakhir?

Tren
Heru Budi: Alokasi 5 Persen APBD untuk Kelurahan di UU DKJ Berbeda dengan Dana Desa

Heru Budi: Alokasi 5 Persen APBD untuk Kelurahan di UU DKJ Berbeda dengan Dana Desa

Megapolitan
Heru Budi: Alokasi 5 Persen APBD untuk Kelurahan Sudah Lama Dilaksanakan di Jakarta

Heru Budi: Alokasi 5 Persen APBD untuk Kelurahan Sudah Lama Dilaksanakan di Jakarta

Megapolitan
02:34
Kelurahan di Jakarta Dapat 5 Persen APBD, Heru Budi: Sudah Dilaksanakan

Kelurahan di Jakarta Dapat 5 Persen APBD, Heru Budi: Sudah Dilaksanakan

video
02:00
Presiden Teken UU DKJ, Heru Budi: Tinggal Menunggu Perpres

Presiden Teken UU DKJ, Heru Budi: Tinggal Menunggu Perpres

video
UU DKJ Resmi Diteken Jokowi, Heru Budi: Semoga Bisa Dilaksanakan dengan Baik

UU DKJ Resmi Diteken Jokowi, Heru Budi: Semoga Bisa Dilaksanakan dengan Baik

Megapolitan
UU DKJ Tegaskan Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Masa Jabatan 5 Tahun

UU DKJ Tegaskan Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Masa Jabatan 5 Tahun

Nasional
UU DKJ Disahkan Jokowi, Jakarta Masih Ibu Kota RI sampai Ada Keppres Pemindahan ke IKN

UU DKJ Disahkan Jokowi, Jakarta Masih Ibu Kota RI sampai Ada Keppres Pemindahan ke IKN

Nasional
Jokowi Teken UU DKJ, Berlaku Setelah Ada Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Jokowi Teken UU DKJ, Berlaku Setelah Ada Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Nasional
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Video Viral Polisi Sebut Pelat Nomor Model Tempel Langgar Peraturan

Video Viral Polisi Sebut Pelat Nomor Model Tempel Langgar Peraturan

Feature
Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads