Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Upaya Jabar Turunkan Angka Ketimpangan Sosial
Upaya Jabar Turunkan Angka Ketimpangan Sosial
Berbagai program pemanfaatan produk dan jasa layanan lembaga keuangan untuk desa dilakukan Jabar. Unggulannya adalah program OPOP dan OVOP.
Regional
Revisi UU Kementerian Negara Sebatas Menghapus Jumlah 34 Kementerian, Ketua Baleg Harap Segera Rampung
Revisi UU Kementerian Negara Sebatas Menghapus Jumlah 34 Kementerian, Ketua Baleg Harap Segera Rampung
Ketua Baleg berharap revisi Undang-undang Kementerian Negara bisa segera rampung, karena revisi ini hanya sebatas menghapus norma "34 kementerian".
Nasional
02:17
Siasat DPR Kecoh Publik, Rapat Diam-diam Revisi UU MK
Siasat DPR Kecoh Publik, Rapat Diam-diam Revisi UU MK

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan...

video
Apa Itu UU ‘Agen Asing’ Georgia dan Mengapa Eropa Sangat Khawatir?
Apa Itu UU ‘Agen Asing’ Georgia dan Mengapa Eropa Sangat Khawatir?
UU agen asing itu meniru UU serupa di Rusia yang digunakan Kremlin untuk menekan oposisi dan masyarakat sipil.
Internasional
01:20
UU Kementerian Negara Direvisi, Prabowo Bisa Tambah Banyak Menteri?
UU Kementerian Negara Direvisi, Prabowo Bisa Tambah Banyak Menteri?

UU kementerian negara direvisi bersamaan dengan munculnya wacana Prabowo menambah...

video

All News

DPR Dianggap Hendak

DPR Dianggap Hendak "Setir" MK lewat Revisi UU

Nasional
03:52
Mahfud MD Ungkap Alasan Menolak Revisi UU Mahkamah Konstitusi

Mahfud MD Ungkap Alasan Menolak Revisi UU Mahkamah Konstitusi

video
Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap

Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap "Kucing-kucingan"

Nasional
03:01
Kontroversi Revisi UU Mahkamah Konstitusi

Kontroversi Revisi UU Mahkamah Konstitusi

video
Panja Revisi UU Penyiaran Sebut Tak Ada Tendensi Membungkam Pers, RUU Belum Final

Panja Revisi UU Penyiaran Sebut Tak Ada Tendensi Membungkam Pers, RUU Belum Final

Nasional
Revisi UU MK Dinilai Cenderung Jadi Alat Sandera Kepentingan, Misalnya Menambah Kementerian

Revisi UU MK Dinilai Cenderung Jadi Alat Sandera Kepentingan, Misalnya Menambah Kementerian

Nasional
Masuk Prolegnas Prioritas Tak Bisa Jadi Dalih DPR Diam-diam Revisi UU MK

Masuk Prolegnas Prioritas Tak Bisa Jadi Dalih DPR Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap Kangkangi Aturan

Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap Kangkangi Aturan

Nasional
Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Nasional
Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Nasional
Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Nasional
Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads