Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
02:57
Perebutan Kursi Ketua DPR, UU MD3 Berpeluang Diutak-atik
Perebutan Kursi Ketua DPR, UU MD3 Berpeluang Diutak-atik

Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) berpotensi diutak-atik...

video
MK Tolak Uji Materiil UU PWP3K, Penambangan di Pesisir dan Pulau Kecil Tak Dilarang Asal Tak Langgar UU
MK Tolak Uji Materiil UU PWP3K, Penambangan di Pesisir dan Pulau Kecil Tak Dilarang Asal Tak Langgar UU
PT Gema Kreasi Perdana (GKP) berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Nasional
UU MD3 Berpeluang Diutak-Atik demi Kursi Ketua DPR
UU MD3 Berpeluang Diutak-Atik demi Kursi Ketua DPR
Revisi UU MD3 dinilai berpotensi terjadi. Sebab, berdasarkan aturan saat ini, posisi Ketua DPR akan dipegang PDI-P, yang berpotensi menjadi oposisi.
Nasional
Pengamat: Revisi UU MD3 Terbuka karena Koalisi Prabowo Punya Intensi Ambil Posisi Ketua DPR
Pengamat: Revisi UU MD3 Terbuka karena Koalisi Prabowo Punya Intensi Ambil Posisi Ketua DPR
Pengamat politik, Adi Prayitno sebut revisi UU MD3 Terbuka Lebar. Apalagi, partai pengusung Prabowo-Gibran punya itensi untuk rebut posisi ketua DPR
Nasional
Kursi Ketua DPR Disebut Seksi, Pengamat Sebut Revisi UU MD3 Bisa Bergulir
Kursi Ketua DPR Disebut Seksi, Pengamat Sebut Revisi UU MD3 Bisa Bergulir
Peneliti Formappi, Lucius Karus sebut kursi ketua DPR penting dipegang partai pendukung pemerintah. Sehingga, revisi UU MD3 diprediksi bisa bergulir
Nasional

All News

UU MD3 Diduga Bakal Direvisi Lagi untuk Perebutkan Kursi Ketua DPR

UU MD3 Diduga Bakal Direvisi Lagi untuk Perebutkan Kursi Ketua DPR

Nasional
Nasib Demokrasi Hong Kong Semakin Terancam

Nasib Demokrasi Hong Kong Semakin Terancam

Internasional
Koalisi Save Karimunjawa Desak Aktivis Daniel Dibebaskan dari Jeratan UU ITE

Koalisi Save Karimunjawa Desak Aktivis Daniel Dibebaskan dari Jeratan UU ITE

Pemerintah
Kontroversi Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat

Kontroversi Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat

Internasional
Pemerintah Diminta Tegaskan Jenis Jabatan di TNI-Polri Bisa Diisi ASN

Pemerintah Diminta Tegaskan Jenis Jabatan di TNI-Polri Bisa Diisi ASN

Nasional
Kemenpan-RB Bahas Jabatan Nonmanajerial dalam RPP Manajemen ASN bersama Instansi Terkait

Kemenpan-RB Bahas Jabatan Nonmanajerial dalam RPP Manajemen ASN bersama Instansi Terkait

Nasional
Kades Pendukung Prabowo-Gibran di Flores Timur Divonis 3 Bulan Penjara

Kades Pendukung Prabowo-Gibran di Flores Timur Divonis 3 Bulan Penjara

Regional
Satgas UU Cipta Kerja Gelar Workshop Besama Ikatan Pengusaha Wanita di Hari Perempuan Internasional

Satgas UU Cipta Kerja Gelar Workshop Besama Ikatan Pengusaha Wanita di Hari Perempuan Internasional

Whats New
Satgas UU Cipta Kerja Gelar Rapat Konsolidasi untuk Evaluasi Upah Minimum dan Kebijakan Alih Daya

Satgas UU Cipta Kerja Gelar Rapat Konsolidasi untuk Evaluasi Upah Minimum dan Kebijakan Alih Daya

Whats New
Ganjil Genap Jakarta Berlaku Normal Pagi Ini

Ganjil Genap Jakarta Berlaku Normal Pagi Ini

News
00:56
Momen Rapat DPR Penuh Tawa, Heran DPR Usul Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Momen Rapat DPR Penuh Tawa, Heran DPR Usul Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

video
Parlemen Eropa Loloskan UU untuk Mengatur AI, Ini Poinnya

Parlemen Eropa Loloskan UU untuk Mengatur AI, Ini Poinnya

Global
Kemenpan RB Siapkan Insentif Cuti, Tunjangan, dan Karier untuk ASN di Lokasi 3T

Kemenpan RB Siapkan Insentif Cuti, Tunjangan, dan Karier untuk ASN di Lokasi 3T

Nasional
Satgas UU Cipta Kerja Pantau Pelayanan Perizinan Berusaha dengan Pemda

Satgas UU Cipta Kerja Pantau Pelayanan Perizinan Berusaha dengan Pemda

Whats New
UU Kewarganegaraan India Dinilai Diskriminatif, Perpecahan Mengancam

UU Kewarganegaraan India Dinilai Diskriminatif, Perpecahan Mengancam

Internasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads