Upaya Jabar Turunkan Angka Ketimpangan Sosial

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Uu

Berbagai program pemanfaatan produk dan jasa layanan lembaga keuangan untuk desa dilakukan Jabar. Unggulannya adalah program OPOP dan OVOP.

Regional

10/12/2019, 15:54 WIB

ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

ICW menganggap tanpa menerapkan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas maka pengelolaan dana desa akan tetap rentan dikorupsi.

Nasional

20/05/2024, 16:50 WIB

Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Try Sutrisno berpendapat, rencana Prabowo menambah jumlah kementerian bukan masalah selama tidak dilakukan dengan asal-asalan

Nasional

20/05/2024, 14:55 WIB

Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Menurut Dasco, Prabowo Subianto selaku presiden terpilih akan menjadikan perubahan UU Kementerian Negara itu sebagai acuan dalam menentukan kabinet.

Nasional

20/05/2024, 14:42 WIB

Bantah Diam-diam Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Ungkit Menko Polhukam Saat Itu Minta Tak Disahkan sampai Pemilu

Menurut Wakil Ketua DPR, rapat mengenai revisi UU MK yang dilakukan di masa reses kemarin sudah berdasarkan persetujuan Menko Polhukam.

Nasional

20/05/2024, 13:29 WIB

All News

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional

19/05/2024, 05:00 WIB

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

‹ First

Last ›

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Close Ads

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

#Uu

All News

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Jalan Terbentuknya Kementerian Perumahan, UU 39/2008 Perlu Direvisi

Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

UU DKJ Sah, Heru Budi Harap Bisa Tumbuhkan Ekonomi Jakarta Lewat Kegiatan Skala Internasional

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

RUU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigasi, PDI-P: Akibat Ketakutan yang Berlebihan

Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara