Komnas HAM juga berharap dilibatkan dalam revisi UU Pemberantasan Terorisme agar penanganan kasus terorisme semaksimal mungkin tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

Rancangan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akan diselesaikan pada Selasa (26/1/2016) depan.

Paspor warga negara Indonesia (WNI) yang terbukti bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan melakukan aksi terorisme di negara lain, akan dicabut.

Komnas HAM mencontohkan, rencana pemidanaan seseorang yang terindikasi mengajakan orang lain untuk melakukan aksi terorisme bisa saja dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Maka dari itu, pemerintah diminta lebi