Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Uu Pilkada

Soal Badan Peradilan Pilkada, MK Kabulkan Permohonan Perludem Seluruhnya
Soal Badan Peradilan Pilkada, MK Kabulkan Permohonan Perludem Seluruhnya
MK kabulkan gugatan uji materi perludem seluruhnya terkait badan peradilan pilkada di Pasal 157 ayat (1), (2), dan ayat (3) UU 10/2016
Nasional
Menkeu: Rupiah Melemah Gara-gara Yellen , Bukan karena UU Pilkada
Menkeu: Rupiah Melemah Gara-gara Yellen , Bukan karena UU Pilkada
Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan, pelemahan rupiah yang cukup tajam akhir-akhir ini tidak terkait pengesahan Rancangan Undang-undang Pilkada,
Makro
Proyeksi, Rupiah Masih Tertekan UU Pilkada
Proyeksi, Rupiah Masih Tertekan UU Pilkada
Nilai tukar rupiah diproyeksikan bergerak variatif dengan peluang masih tertekan turun di awal pekan ini, Senin
Keuangan
SBY Ditantang Keluarkan Dekrit Batalkan UU Pilkada
SBY Ditantang Keluarkan Dekrit Batalkan UU Pilkada
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditantang untuk mengeluarkan dekrit yang membatalkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.
Nasional
UU Pilkada Tetap Bisa Diberlakukan walau Tak Ditandatangani Presiden
UU Pilkada Tetap Bisa Diberlakukan walau Tak Ditandatangani Presiden
Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengatakan, meski Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tidak menandatangani Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang telah disetujui oleh DPR pada sidang paripurna, Jumat (26/9/2014) lalu.
Nasional

All News

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads