Keduanya menilai Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

"Jika salah merumuskan regulasinya, ada ancaman yang besar. Bisa terjadi vacuum of power. Kalau pilkada, gagal, bisa ada plt (Pelaksana Tugas). Kalau presiden? Ini sangat berbahaya. Siapa pun bisa berebut kekuasaan," kata Veri.

Pelaksanaan pemilihan presiden dan legislatif pada tahun 2019 dilaksanakan bersamaan. Maka dari itu, perlul ada penyesuaian perundang-undangan agar tidak terjadi kekacauan.

Prosedur yang digunakan untuk setiap tahapan pemilu harus memenuhi dua syarat: sesuai asas-asas pemilu demokratis dan mengandung kepastian hukum.

"Pemilu sekarang dengan regulasi yang terlalu banyak sering menimbulkan tumpang tindih, menimbulkan kerumitan, sehingga proses dan hasil kurang maksimal," ujar Wahidah.