Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Uu Pemilu

Pemohon Minta MK Putuskan Nasib
Pemohon Minta MK Putuskan Nasib "Presidential Threshold" Sebelum 4 Agustus
Mulai 4 Agustus 2018 itu tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dibuka. Diharapkan putusan MK ini bisa diterapkan pada pemilu 2019.
Nasional
Transparansi Lembaga Survei Diminta Diatur Dalam UU Pemilu
Transparansi Lembaga Survei Diminta Diatur Dalam UU Pemilu
Setiap kali mempublikasikan hasil survei, lembaga itu tidak mempublikasi sumber dana survei mereka dari mana dan mereka menjadi konsultasnnya siapa
Nasional
12 Penggugat
12 Penggugat "Presidential Threshold" Klaim Bukan Partisan Politik
Hadar Nafir Gumay menegaskan, para pemohon uji materi UU Pemilu ke MK bebas dari kepentingan partai politik atau pasangan calon tertentu.
Nasional
Ambang Batas Pencalonan Presiden Kembali Digugat ke Mahkamah Konstitusi
Ambang Batas Pencalonan Presiden Kembali Digugat ke Mahkamah Konstitusi
Meskipun telah diuji sebelumnya dan ditolak pada (11/1/2018) lalu, tetapi berdasarkan Peraturan MK, pasal 222 UU Pemilu itu dapat digugat kembali.
Nasional
Soal Larangan Caleg Mantan Napi Korupsi, Oesman Sapta Minta KPU Patuhi UU Pemilu
Soal Larangan Caleg Mantan Napi Korupsi, Oesman Sapta Minta KPU Patuhi UU Pemilu
KPU menerbitkan PKPU tentang larangan mantan napi korupsi menjadi caleg. Hal ini mendapat kristikan dari banyak parpol.
Nasional

All News

PPP Ingatkan KPU Bisa Digugat jika Larang Mantan Napi Koruptor Daftar Caleg

PPP Ingatkan KPU Bisa Digugat jika Larang Mantan Napi Koruptor Daftar Caleg

Nasional
Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg, Politisi Golkar Minta KPU Tak Langgar UU Pemilu

Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg, Politisi Golkar Minta KPU Tak Langgar UU Pemilu

Nasional
Dilaporkan Bawaslu ke Polisi, PSI Akan Gugat UU Pemilu ke MK

Dilaporkan Bawaslu ke Polisi, PSI Akan Gugat UU Pemilu ke MK

Nasional
Penggemar Jusuf Kalla Gugat UU Pemilu, MK Nilai Bagus untuk Kepastian Hukum

Penggemar Jusuf Kalla Gugat UU Pemilu, MK Nilai Bagus untuk Kepastian Hukum

Nasional
Komisi II Persilakan KPU Larang Eks Napi Korupsi Jadi Caleg, tapi...

Komisi II Persilakan KPU Larang Eks Napi Korupsi Jadi Caleg, tapi...

Nasional
Kalau Capres Tak Boleh Mantan Napi Korupsi, Kenapa Anggota DPR Boleh?

Kalau Capres Tak Boleh Mantan Napi Korupsi, Kenapa Anggota DPR Boleh?

Nasional
KPU Sebut Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg Tak Hanya Mengacu UU Pemilu

KPU Sebut Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg Tak Hanya Mengacu UU Pemilu

Nasional
KPU Sebut Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg sebagai Perluasan Tafsir UU

KPU Sebut Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg sebagai Perluasan Tafsir UU

Nasional
KPU Berharap DPR Revisi Undang-undang Pemilu soal Pencalegan

KPU Berharap DPR Revisi Undang-undang Pemilu soal Pencalegan

Nasional
Jika Tak Ada Verifikasi Faktual, Hasil Pilpres 2019 Rentan Digugat ke MK

Jika Tak Ada Verifikasi Faktual, Hasil Pilpres 2019 Rentan Digugat ke MK

Nasional
KPU: Tambahan Anggaran Verifikasi Faktual 12 Parpol Mencapai Rp 66 Miliar

KPU: Tambahan Anggaran Verifikasi Faktual 12 Parpol Mencapai Rp 66 Miliar

Nasional
Rapat dengan Komisi II, KPU Paparkan 2 Dampak Putusan MK soal Verifikasi Faktual

Rapat dengan Komisi II, KPU Paparkan 2 Dampak Putusan MK soal Verifikasi Faktual

Nasional

"Presidential Threshold" 20 Persen, Demokrat Optimistis Usung Capres atau Cawapres

Nasional
Yusril: Putusan MK soal

Yusril: Putusan MK soal "Presidential Threshold" Tak Sejalan dengan Spirit Konstitusi

Nasional
Wiranto Senang atas Putusan MK soal

Wiranto Senang atas Putusan MK soal "Presidential Threshold"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads