Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Uu Pdp

UU Pelindungan Data Pribadi dan PR yang Wajib Dituntaskan
UU Pelindungan Data Pribadi dan PR yang Wajib Dituntaskan
UU PDP ibarat hembusan angin segar yang menandakan era baru dalam tata kelola data pribadi di Indonesia. Namun, ada sejumlah PR bagi pemerintah.
Nasional
Ada Aturan PSE , Pemerintah Didorong Percepat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi
Ada Aturan PSE , Pemerintah Didorong Percepat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi
Pemerintah didorong mempercepat pembahasan RUU perlindungan data pribadiyang selanjutnya akan menjadi payung hukum atas keamanan data warga negara RI.
Whats New
Indonesia Dorong Pengelolaan Data Lintas Negara di G20, tapi Belum Punya Regulasi Perlindungan Data Pribadi
Indonesia Dorong Pengelolaan Data Lintas Negara di G20, tapi Belum Punya Regulasi Perlindungan Data Pribadi
Selain Indonesia, ada dua negara lain yang hingga kini belum memiliki regulasi serupa, yakni Amerika Serikat dan India.
Nasional
Soal Tudingan Langgar HAM, Pemerintah Diminta Tegas Nyatakan PeduliLindungi Hanya untuk Tracing Covid-19
Soal Tudingan Langgar HAM, Pemerintah Diminta Tegas Nyatakan PeduliLindungi Hanya untuk Tracing Covid-19
Di samping itu, pemerintah juga harus transparan kepada publik terkait siapa pihak yang bisa mengakses dan mengelola PeduliLindungi.
Nasional
NIK dan Sertifikat Vaksin Jokowi Tersebar, Pimpinan DPR Tekankan Pentingnya Pelindungan Data Pribadi
NIK dan Sertifikat Vaksin Jokowi Tersebar, Pimpinan DPR Tekankan Pentingnya Pelindungan Data Pribadi
Dasco mengaku, pihaknya banyak menerima keluhan soal aplikasi PeduliLindungi. Ia pun menekankan data pribadi wajib dilindungi.
Nasional

All News

Pengamat: UU PDP Absen, Swasta dan Lembaga Negara Sulit Dituntut Jika Data Bocor

Pengamat: UU PDP Absen, Swasta dan Lembaga Negara Sulit Dituntut Jika Data Bocor

Internet
Soal Kebocoran Data E-HAC, Dasco: Kita Memang Sudah Perlu UU PDP

Soal Kebocoran Data E-HAC, Dasco: Kita Memang Sudah Perlu UU PDP

Nasional
Kebocoran Data Kembali Terjadi, Pemerintah Didesak Serius Bahas UU PDP

Kebocoran Data Kembali Terjadi, Pemerintah Didesak Serius Bahas UU PDP

Nasional
Internet Sudah 5G, Apa Kabar RUU Perlindungan Data Pribadi?

Internet Sudah 5G, Apa Kabar RUU Perlindungan Data Pribadi?

e-Business
DPR dan Pemerintah Tak Capai Titik Temu Soal Otoritas Pengawas dalam RUU PDP

DPR dan Pemerintah Tak Capai Titik Temu Soal Otoritas Pengawas dalam RUU PDP

Nasional
DPR Perpanjang Waktu Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

DPR Perpanjang Waktu Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

e-Business
Jelang Lebaran, Belum Ada Tanda-tanda RUU PDP Akan Disahkan

Jelang Lebaran, Belum Ada Tanda-tanda RUU PDP Akan Disahkan

e-Business
Masuk Prolegnas Prioritas 2021, RUU PDP Tak Hanya soal Kebocoran Data

Masuk Prolegnas Prioritas 2021, RUU PDP Tak Hanya soal Kebocoran Data

e-Business
DPR: Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Disahkan dalam Waktu Dekat

DPR: Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Disahkan dalam Waktu Dekat

Internet
Ribuan Data Mahasiswa Undip Bocor, Pelajaran bagi Universitas Lain untuk Cek Keamanan Data!

Ribuan Data Mahasiswa Undip Bocor, Pelajaran bagi Universitas Lain untuk Cek Keamanan Data!

Tren
Kasus Kebocoran Data Marak Terjadi, Bisakah Konsumen Menuntut?

Kasus Kebocoran Data Marak Terjadi, Bisakah Konsumen Menuntut?

e-Business
Sanksi Pidana di RUU Perlindungan Data Pribadi Diminta Dihapus

Sanksi Pidana di RUU Perlindungan Data Pribadi Diminta Dihapus

e-Business
Asosiasi Telekomunikasi Ingin Ada Pengawas Independen UU PDP di Luar Pemerintah

Asosiasi Telekomunikasi Ingin Ada Pengawas Independen UU PDP di Luar Pemerintah

Internet
Ketua MPR Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Dirampungkan

Ketua MPR Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Dirampungkan

Nasional
Kasus Kebocoran Data di Indonesia dan Nasib UU Perlindungan Data Pribadi

Kasus Kebocoran Data di Indonesia dan Nasib UU Perlindungan Data Pribadi

Software
Data Tokopedia, Gojek, dan Bukalapak Bocor di Tengah Absennya RUU PDP

Data Tokopedia, Gojek, dan Bukalapak Bocor di Tengah Absennya RUU PDP

Internet
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads