Jhonny melihat, munculnya wacana revisi UU MK tersebut justru dimanfaatkan oleh parpol yang memiliki persoalan kepengurusan internal untuk merevisi UU Pilkada.

Komisi II mengusulkan revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Pakar hukum tata negara, Refly Harun berpendapat pembatalan Undang-undang nomor 4 tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi menimbulkan kecurigaan. MK dikhawatirkan telah "berselingkuh" dengan pemohon dan juga partai politik dalam membatalkan undang-undang t

Pemerintah menilai putusan MK yang membatalkan UU MK justru akan membuat wibawa MK tidak akan pulih pasca-ditangkapnya mantan Ketua MK, Akil Mochtar.

Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi mengecam keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur soal Mahkamah Konstitusi.