Sembilan partai politik menyatakan setuju melanjutkan revisi UU KPK dan menetapkannya sebagai usul inisiatif DPR RI. Hanya Fraksi Gerindra yang menolaknya.
"Berulang-ulang presiden mengatakan kalau isi revisi melemahkan KPK, maka akan menolak. Kalau ada indikasi semacam itu, kenapa presiden tidak sejak awal menolak," ujar Arif.
Jokowi sempat mengatakan agar kejaksaan dan kepolisian segera mencabut kasus tersebut dan tak lagi diperkarakan. Namun, yang terjadi justru ada barter di balik itu.
Jika mengacu pada temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang adanya hukuman kepada koruptor yang cenderung semakin rendah, maka ada urgensi merevisi UU Tipikor.