Beberapa poin harmonisasi itu menyangkut sejumlah substansi seperti soal pengunduran diri pimpinan KPK, dewan pengawas, ketentuan Surat Perintah Penghentiuan Perkara (SP3), penyelidik dan penyidik independen, hingga penyitaan.
Fraksi Partai Gerindra menjadi satu-satunya partai yang menolak revisi UU KPK. Gerindra pun tinggal berharap kepada Presiden Jokowi. Akankah Jokowi mundur dari pembahasan revisi UU KPK?
Sembilan partai politik menyatakan setuju melanjutkan revisi UU KPK dan menetapkannya sebagai usul inisiatif DPR RI. Hanya Fraksi Gerindra yang menolaknya.
"Berulang-ulang presiden mengatakan kalau isi revisi melemahkan KPK, maka akan menolak. Kalau ada indikasi semacam itu, kenapa presiden tidak sejak awal menolak," ujar Arif.