Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Uu Dkj

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan
Kendaraan pribadi di Jakarta bakal dibatasi sesuai ketentuan dalam UU DKJ. DPRD meminta dilibatkan dalam pembahasan aturannya.
Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan
Fraksi PSI DPRD DKI menilai aturan pembatasan jumlah kendaraan yang boleh dimiliki warga di dalam UU DKJ belum cukup untuk mengatasi kemacetan.
Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik
Gilbert menyarankan penerapan pembatasan juga sebaiknya juga untuk kendaraan berbasis listrik yang beroperasi di Jakarta.
Megapolitan
Tak Beda Jauh Nasib Jakarta Setelah Jadi DKJ, Diprediksi Masih Jadi Magnet Para Perantau dan Tetap Macet
Tak Beda Jauh Nasib Jakarta Setelah Jadi DKJ, Diprediksi Masih Jadi Magnet Para Perantau dan Tetap Macet
Perubahan status jadi DKJ tidak berarti membuat Jakarta bisa menahan atau mengurangi urbanisasi ke daerahnya. Jakarta akan tetap padat dan macet.
Megapolitan
Bakal Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD, Kelurahan di Jakarta Diharapkan Lebih Optimal Layani Warga
Bakal Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD, Kelurahan di Jakarta Diharapkan Lebih Optimal Layani Warga
UU DKJ mengatur besaran anggaran untuk kelurahan, yakni minimal 5 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Megapolitan

All News

UU DKJ: Kelurahan di Jakarta Wajib Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

UU DKJ: Kelurahan di Jakarta Wajib Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Koordinasi dengan Pusat untuk Selaraskan Aturan Turunan UU DKJ

Pemprov DKI Diminta Koordinasi dengan Pusat untuk Selaraskan Aturan Turunan UU DKJ

Megapolitan
02:00
Heru Budi: Jakarta Masih Ibu Kota meski UU DKJ Sudah Disahkan

Heru Budi: Jakarta Masih Ibu Kota meski UU DKJ Sudah Disahkan

video
Pemprov DKI Tunggu Perpres untuk Mulai Jalankan Aturan di UU DKJ

Pemprov DKI Tunggu Perpres untuk Mulai Jalankan Aturan di UU DKJ

Megapolitan
Heru Budi Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota meski UU DKJ Sudah Disahkan

Heru Budi Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota meski UU DKJ Sudah Disahkan

Megapolitan
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
RUU DKJ Resmi Disahkan Jadi UU, Jakarta Sudah Tak Lagi Jadi Ibu Kota?

RUU DKJ Resmi Disahkan Jadi UU, Jakarta Sudah Tak Lagi Jadi Ibu Kota?

Tren
7 Poin Penting dalam UU DKJ, Salah Satunya Mengatur soal Pemilihan Gubernur dan Wakilnya

7 Poin Penting dalam UU DKJ, Salah Satunya Mengatur soal Pemilihan Gubernur dan Wakilnya

Tren
03:24
DPR RI Sahkan UU DKJ, Jakarta Sudah Tidak Berstatus DKI

DPR RI Sahkan UU DKJ, Jakarta Sudah Tidak Berstatus DKI

video
00:55
UU DKJ Sah, Jakarta Tak Lagi

UU DKJ Sah, Jakarta Tak Lagi "DKI"

video
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
PKS Satu-satunya Fraksi yang Tolak Pengesahan UU DKJ, Ini Alasannya

PKS Satu-satunya Fraksi yang Tolak Pengesahan UU DKJ, Ini Alasannya

Nasional
DPR Sahkan UU DKJ, Payung Hukum Baru bagi Jakarta

DPR Sahkan UU DKJ, Payung Hukum Baru bagi Jakarta

Nasional
00:56
Momen Rapat DPR Penuh Tawa, Heran DPR Usul Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Momen Rapat DPR Penuh Tawa, Heran DPR Usul Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

video
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads