Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Uu Tni

Jokowi Ingin Tamtama dan Bintara Pensiun pada Usia 58 Tahun, UU TNI Akan Direvisi
Jokowi Ingin Tamtama dan Bintara Pensiun pada Usia 58 Tahun, UU TNI Akan Direvisi
Alasan Jokowi, usia 53 tahun terhitung masih produktif sehingga Tamtama dan Bintara diusulkan pensiun pada usia 58 tahun,
Nasional
Usulan Revisi UU TNI, Pengamat: Berpotensi Ganggu Relasi Kemenhan-TNI dan Tumpang Tindih dengan Polri
Usulan Revisi UU TNI, Pengamat: Berpotensi Ganggu Relasi Kemenhan-TNI dan Tumpang Tindih dengan Polri
Anton berpandangan bahwa usulan ini problematik, menciptakan inefesiensi, serta berpotensi melemahkan capaian reformasi TNI.
Nasional
01:11
Kembali Munculnya Wacana Perluasan Jabatan Prajurit Melalui Revisi UU TNI, Orde Baru Kembali?
Kembali Munculnya Wacana Perluasan Jabatan Prajurit Melalui Revisi UU TNI, Orde Baru Kembali?

Markas Besar TNI tengah menggodok rencana perubahan Undang-Undang Nomor 34...

video
02:22
Tanggapan Menhan Prabowo Terkait Rencana Revisi UU TNI
Tanggapan Menhan Prabowo Terkait Rencana Revisi UU TNI

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto merespons soal rencana revisi...

video
Soal Revisi UU TNI, Prabowo: Undang-Undang yang Sudah Ada Berjalan Baik
Soal Revisi UU TNI, Prabowo: Undang-Undang yang Sudah Ada Berjalan Baik
Salah satu dalam rencana perubahan UU itu, prajurit diusulkan bisa menduduki jabatan sipil lebih banyak.
Nasional

All News

02:49
Kembali Munculnya Wacana Perluasan Jabatan Prajurit Melalui Revisi UU TNI

Kembali Munculnya Wacana Perluasan Jabatan Prajurit Melalui Revisi UU TNI

video
02:48
Wacana Perubahan UU TNI, Dwifungsi ABRI Menghantui

Wacana Perubahan UU TNI, Dwifungsi ABRI Menghantui

video
Kembali Munculnya Wacana Perluasan Jabatan Prajurit Melalui Revisi UU TNI

Kembali Munculnya Wacana Perluasan Jabatan Prajurit Melalui Revisi UU TNI

Nasional
03:39
Kekhawatiran Akan Kembalinya Dwifungsi ABRI di Tubuh TNI

Kekhawatiran Akan Kembalinya Dwifungsi ABRI di Tubuh TNI

video
Kekhawatiran Publik Akan Kembalinya

Kekhawatiran Publik Akan Kembalinya "Dwifungsi ABRI" di Tubuh TNI

Nasional
TNI Usul Prajurit Aktif Bisa Duduki 18 Kementerian dan Lembaga, Berikut Daftarnya

TNI Usul Prajurit Aktif Bisa Duduki 18 Kementerian dan Lembaga, Berikut Daftarnya

Nasional
Soal Revisi UU TNI, Imparsial: Pengerahan dan Penggunaan Kekuatan Militer di Bawah Arahan Presiden Tak Boleh Dihapus

Soal Revisi UU TNI, Imparsial: Pengerahan dan Penggunaan Kekuatan Militer di Bawah Arahan Presiden Tak Boleh Dihapus

Nasional
Pasal-pasal yang Diusulkan Diubah dalam Revisi UU TNI: Ada Jabatan Wakil Panglima dan Pensiun Prajurit sampai 60 Tahun

Pasal-pasal yang Diusulkan Diubah dalam Revisi UU TNI: Ada Jabatan Wakil Panglima dan Pensiun Prajurit sampai 60 Tahun

Nasional
03:38
Revisi UU TNI, Ikut Lawan Aksi Terorisme dan Duduki Jabatan Sipil

Revisi UU TNI, Ikut Lawan Aksi Terorisme dan Duduki Jabatan Sipil

video
Isi Revisi UU TNI: Ikut Atasi Aksi Terorisme, Anggaran Langsung ke Kemenkeu hingga Perluasan Duduki Jabatan Sipil

Isi Revisi UU TNI: Ikut Atasi Aksi Terorisme, Anggaran Langsung ke Kemenkeu hingga Perluasan Duduki Jabatan Sipil

Nasional
Usulan Revisi UU TNI: Prajurit Bisa Tempati Jabatan Sipil Lebih Banyak

Usulan Revisi UU TNI: Prajurit Bisa Tempati Jabatan Sipil Lebih Banyak

Nasional
Bertentangan dengan UU TNI, MA Didesak Batalkan Penjaga dari Militer

Bertentangan dengan UU TNI, MA Didesak Batalkan Penjaga dari Militer

Nasional
Koalisi Sipil Harap TNI Fokus untuk Profesional dan Tak Tergoda Wacana Masuk Pemerintahan

Koalisi Sipil Harap TNI Fokus untuk Profesional dan Tak Tergoda Wacana Masuk Pemerintahan

Nasional
Jokowi Sebut Belum Mendesak, Koalisi Sipil Desak Agenda Revisi UU TNI Disetop

Jokowi Sebut Belum Mendesak, Koalisi Sipil Desak Agenda Revisi UU TNI Disetop

Nasional
Saat Usulan Luhut TNI Aktif Masuk Pemerintahan Ditolak Jokowi

Saat Usulan Luhut TNI Aktif Masuk Pemerintahan Ditolak Jokowi

Tren
Luhut Ingin TNI Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR: Ini Bukan Bagi-bagi Jabatan

Luhut Ingin TNI Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR: Ini Bukan Bagi-bagi Jabatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads