RUU Perampasan Aset Tindak Pidana ini sejatinya diharapkan dapat menyelamatkan aset negara dari para pelaku kejahatan, khususnya para koruptor.

Ketentuan mengenai memperdagangkan pengaruh tercantum dalam Pasal 18 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).

UU Tipikor tak mengatur soal penyelenggara negara yang memperdagangkan pengaruh.

Jika mengacu pada temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang adanya hukuman kepada koruptor yang cenderung semakin rendah, maka ada urgensi merevisi UU Tipikor.

Peneliti Indonesia Corruption Watch Aradila Caesar mengatakan, Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi harus segera direvisi. Pasalnya, nampak kejanggalan hukuman minimum di Pasal 2 dan Pasal 3.