Ia menuturkan, saat UU Pilkada disahkan pada 2016 lalu, tidak ada penolakan dari fraksi-fraksi di DPR untuk melaksanakan pilkada pada 2024.

Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan, pelemahan rupiah yang cukup tajam akhir-akhir ini tidak terkait pengesahan Rancangan Undang-undang Pilkada,

Nilai tukar rupiah diproyeksikan bergerak variatif dengan peluang masih tertekan turun di awal pekan ini, Senin

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditantang untuk mengeluarkan dekrit yang membatalkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengatakan, meski Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tidak menandatangani Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang telah disetujui oleh DPR pada sidang paripurna, Jumat (26/9/2014) lalu.