Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Uu Pilkada

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II
Arif Wibowo mengatakan, semua pihak harus menerima putusan MK terkait uji materi UU Pilkada.
Nasional
"Tak Ada Kesepakatan di Komisi II untuk Revisi UU Pilkada"
Lukman mengatakan, proses pembentukan UU inisiatif DPR, memang bisa dilakukan melalui perseorangan, keputusan komisi atau gabungan komisi.
Nasional
Presiden Isyaratkan Tolak Revisi UU Pilkada, DPR Tetap Jalan Terus
Presiden Isyaratkan Tolak Revisi UU Pilkada, DPR Tetap Jalan Terus
Hasil rapat internal Komisi II sore ini sudah menyepakati bahwa revisi UU Pilkada ini akan terus dilanjutkan. Komisi II sudah menyepakati sejumlah poin yang akan direvisi.
Nasional
"Secara Implisit, Presiden Tolak Usulan DPR soal Revisi UU Pilkada"
Taufik mengatakan, DPR mengapresiasi keputusan Jokowi tersebut. Selanjutnya, Komisi II akan melakukan rapat internal untuk membahas opsi lebih lanjut selain merevisi UU Pilkada.
Nasional
Fahri Hamzah: Draf Sudah Rampung, Revisi UU Pilkada Tak Ganggu Tahapan
Fahri Hamzah: Draf Sudah Rampung, Revisi UU Pilkada Tak Ganggu Tahapan
Menurut dia, revisi undang-undang yang belum pernah digunakan itu tak akan memakan waktu lama, sehingga dia menjamin pelaksanaan pilkada serentak tak akan terganggu.
Nasional

All News

Mendagri Tak Percaya Revisi UU Pilkada Akan Selesai Tepat Waktu

Mendagri Tak Percaya Revisi UU Pilkada Akan Selesai Tepat Waktu

Nasional
Temui Presiden Jokowi, DPR Ajukan Revisi UU Pilkada

Temui Presiden Jokowi, DPR Ajukan Revisi UU Pilkada

Nasional
DPP PPP versi Romahurmuziy Siapkan Sanksi bagi yang Mendukung Revisi UU Pilkada

DPP PPP versi Romahurmuziy Siapkan Sanksi bagi yang Mendukung Revisi UU Pilkada

Nasional
Pimpinan DPR Akan Yakinkan Presiden soal Revisi UU Pilkada

Pimpinan DPR Akan Yakinkan Presiden soal Revisi UU Pilkada

Nasional
Revisi UU Pilkada dan Parpol Dicurigai untuk Gagalkan Pilkada Serentak

Revisi UU Pilkada dan Parpol Dicurigai untuk Gagalkan Pilkada Serentak

Nasional
Usul Libatkan MA Bahas UU Pilkada, Wakil Ketua DPR Bantah sebagai Intervensi

Usul Libatkan MA Bahas UU Pilkada, Wakil Ketua DPR Bantah sebagai Intervensi

Nasional
Pimpinan DPR Klaim Presiden Setuju Bahas Revisi UU Pilkada

Pimpinan DPR Klaim Presiden Setuju Bahas Revisi UU Pilkada

Nasional
PDI-P Tak Setuju Wacana Revisi UU Pilkada

PDI-P Tak Setuju Wacana Revisi UU Pilkada

Nasional
 Revisi UU Pilkada Tergantung Presiden

Revisi UU Pilkada Tergantung Presiden

Nasional
Ketua Komisi II: Tak Ada yang Diuntungkan dari Revisi UU Pilkada

Ketua Komisi II: Tak Ada yang Diuntungkan dari Revisi UU Pilkada

Nasional
Mendagri Akan Bicarakan Revisi UU Pilkada-UU Parpol ke Presiden

Mendagri Akan Bicarakan Revisi UU Pilkada-UU Parpol ke Presiden

Nasional
Mendagri Anggap Waktu Revisi UU Pilkada Tidak Tepat

Mendagri Anggap Waktu Revisi UU Pilkada Tidak Tepat

Nasional
Agung Laksono: Revisi UU Parpol dan UU Pilkada untuk Kepentingan Kelompok Tertentu

Agung Laksono: Revisi UU Parpol dan UU Pilkada untuk Kepentingan Kelompok Tertentu

Nasional
Mendagri Khawatir Revisi UU Pilkada dan Parpol Akan Ganggu Tahapan Pilkada Serentak

Mendagri Khawatir Revisi UU Pilkada dan Parpol Akan Ganggu Tahapan Pilkada Serentak

Nasional
Politisi Golkar Harap Revisi UU Pilkada Disetujui Pemerintah, seperti Sepakati Perppu

Politisi Golkar Harap Revisi UU Pilkada Disetujui Pemerintah, seperti Sepakati Perppu

Nasional
Revisi UU Pilkada dan UU Parpol Akan Jadi Bahan Tertawaan Rakyat

Revisi UU Pilkada dan UU Parpol Akan Jadi Bahan Tertawaan Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads