Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Uu Pemilu

Pasal Pemidanaan bagi Orang yang Mendorong Golput Dinilai Kurang Detail
Pasal Pemidanaan bagi Orang yang Mendorong Golput Dinilai Kurang Detail
Ada dua pasal pada UU Pemilu yang mengatur tentang pemidanaan bagi orang yang mendorong terciptanya golput, yakni Pasal 515 dan Pasal 531.
Nasional
Kades Pendukung Prabowo-Gibran di Flores Timur Divonis 3 Bulan Penjara
Kades Pendukung Prabowo-Gibran di Flores Timur Divonis 3 Bulan Penjara
Hakim PN Flores Timur menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara kepada terdakwa Antonius Doweng Teluma, kepala desa pendukung Prabowo-Gibran
Regional
30 Persen Keterwakilan Perempuan dalam UU Pemilu Dinilai Belum Efektif, Hanya Sebatas
30 Persen Keterwakilan Perempuan dalam UU Pemilu Dinilai Belum Efektif, Hanya Sebatas "Lip Service"
Keterwakilan perempuan dalam pemilu 2024 dinilai belum maksimal meski sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemilu. Apa sebabnya?
Nasional
02:08
Putusan MK: Ambang Batas Parlemen 4 Persen Harus Diubah Sebelum Pemilu 2029
Putusan MK: Ambang Batas Parlemen 4 Persen Harus Diubah Sebelum Pemilu 2029

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan ambang batas parlemen sebesar...

video
Bawaslu Sebut Zulhas Salah Gunakan Cuti Istana, untuk Keperluan Pribadi tetapi Dipakai Kampanye
Bawaslu Sebut Zulhas Salah Gunakan Cuti Istana, untuk Keperluan Pribadi tetapi Dipakai Kampanye
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan terbukti melanggar Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu),
Nasional

All News

02:00
Kubu Ganjar dan Anies Usul Angket Pemilu, KPU Ajak Semua Pihak Ikuti UU Pemilu

Kubu Ganjar dan Anies Usul Angket Pemilu, KPU Ajak Semua Pihak Ikuti UU Pemilu

video
02:01
Kecurangan dalam Pemilu, Pakai Hak Pilih Orang Lain dan Palsukan Data Bisa Dipidana

Kecurangan dalam Pemilu, Pakai Hak Pilih Orang Lain dan Palsukan Data Bisa Dipidana

video
Quick Count Mulai Jam Berapa? Berikut Aturan Sesuai UU Pemilu

Quick Count Mulai Jam Berapa? Berikut Aturan Sesuai UU Pemilu

Tren
Sanksi “Serangan Fajar” Saat Masa Tenang dan Hari Pencoblosan: Pidana Penjara dan Denda

Sanksi “Serangan Fajar” Saat Masa Tenang dan Hari Pencoblosan: Pidana Penjara dan Denda

Nasional
Waspada

Waspada "Serangan Fajar", Pemilih Diminta Lapor Bawaslu jika Temukan Politik Uang

Nasional
Bansos Dinilai Belum Tentu Efektif Pengaruhi Pilihan, Hanya 10,2 Persen yang Terpengaruh

Bansos Dinilai Belum Tentu Efektif Pengaruhi Pilihan, Hanya 10,2 Persen yang Terpengaruh

Nasional
ICW: Sanksi Politik Uang Harus Beri Efek Jera 

ICW: Sanksi Politik Uang Harus Beri Efek Jera 

Regional
00:39
Dulu Jokowi Tekankan Netralitas, Sekarang Bilang Boleh Memihak #shorts

Dulu Jokowi Tekankan Netralitas, Sekarang Bilang Boleh Memihak #shorts

video
10:48
Jokowi yang Kini Dianggap Berubah, Tak seperti SBY...

Jokowi yang Kini Dianggap Berubah, Tak seperti SBY...

video
CEK FAKTA: Jokowi Tak Sampaikan Utuh Aturan Kampanye dalam UU Pemilu

CEK FAKTA: Jokowi Tak Sampaikan Utuh Aturan Kampanye dalam UU Pemilu

Hoaks atau Fakta
01:35
Bawaslu Surati Jokowi Minta Menterinya Tak Langgar UU Pemilu

Bawaslu Surati Jokowi Minta Menterinya Tak Langgar UU Pemilu

video
01:28
Bawaslu Sebut Jokowi Harus Cuti untuk Kampanye, jika Tidak Melanggar UU Pemilu

Bawaslu Sebut Jokowi Harus Cuti untuk Kampanye, jika Tidak Melanggar UU Pemilu

video
Ditanya Kapan Kampanye, Jokowi: Saya Sampaikan Ketentuan UU Pemilu Saja Sudah Ramai

Ditanya Kapan Kampanye, Jokowi: Saya Sampaikan Ketentuan UU Pemilu Saja Sudah Ramai

Nasional
02:03
Menpan RB Ungkap Penyebab Menteri Boleh Tidak Netral di Pemilu

Menpan RB Ungkap Penyebab Menteri Boleh Tidak Netral di Pemilu

video
02:15
Kontroversi

Kontroversi "Presiden Memihak" Indikasi Cawe-cawe Jokowi Kebablasan?

video
UU Pemilu Digugat ke MK agar Kampanye Tak Pakai

UU Pemilu Digugat ke MK agar Kampanye Tak Pakai "Artificial Intelligence"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads