Khusus sektor perumahan, jika disetujui, ada beberapa ketentuan dalam perancangan dan perencanaan rumah yang diubah dalam UU Nomor 1 Tahun 2011.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menyalahkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) atas buruknya pengaturan jaringan utilitas, baik kabel maupun pipa, di bawah tanah Kota Jakarta.

Ahok, sapaan Basuki, mengatakan, kesalahan Dinas PU ini sudah terjadi sejak lama.

Kepala Departemen Komunikasi PT PGN Ridha Ababil menyayangkan belum adanya pemetaan jalur bawah tanah yang digunakan beberapa perusahaan.

Dana bantuan prasarana, sarana, dan utilitas yang dikucurkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) kepada pengembang perumahan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR rawan penyelewengan. Pengawasan Kemenpera pun longgar.