Pemerintah diminta segera merespons tegas tindakan Pemerintah Singapura yang melarang KRI Usman-Harun melintasi perairan Singapura. Tindakan tegas diperlukan untuk menegaskan kedaulatan Republik Indonesia.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Budi Susilo Soepandji mengatakan, pemberian nama kapal dengan menggunakan nama pahlawan nasional merupakan hak pemerintah. Budi menganggap, negara yang mempersoalkan nama kapal negara lain justru berjiwa kerdil.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku akan telanjang dada jika pemerintah menuruti permintaan Pemerintah Singapura mengganti nama kapal Usman Harun.