Menurut seorang praktisi data center, harga UPS seharga Rp 5,8 miliar terlalu mahal. Bahkan data center besar yang dikelolanya tak menggunakan perangkat dengan harga itu.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung sama sekali tidak melontarkan tuduhan soal peran Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pengadaan UPS saat ia bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (28/1/2016).
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2004-2009, Muhammad Firmansyah, menyebut, pengadaan uninterruptible power supply (UPS) 2014 awalnya hanya diperuntukkan bagi sekolah-sekolah menengah di Jakarta Barat.