Kuasa hukum Budi Gunawan, Maqdir Ismail, menilai Presiden Joko Widodo mengabaikan undang-undang jika batal melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri.
Oegroseno mengatakan, semua polisi adalah penegak hukum. Hal itu, kata dia, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
PP Muhammadiyah meminta DPR tidak asal-asalan dalam menyusun dan mengesahkan undang-undang khususnya yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, Kamis (26/2/2015), menghapus undang-undang yang anti-perzinaan yang diterapkan di negara tersebut sejak 62 tahun yang lalu.
Undang-Undang Hak Cipta yang baru diresmikan memiliki aturan yang dianggap lebih tegas. UU tersebut juga bisa mendorong Indonesia keluar dari daftar cekal yang dikeluarkan oleh US Trade Representative.