Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Undang Undang

02:19
Mahfud Sebut Naskah RUU Perampasan Aset Sudah Final
Mahfud Sebut Naskah RUU Perampasan Aset Sudah Final

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa naskah dari RUU Perampasan...

video
Mahfud Sebut Proses Legislasi Koruptif Sebab Penuh Negosiasi Politik
Mahfud Sebut Proses Legislasi Koruptif Sebab Penuh Negosiasi Politik
Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan proses legislasi koruptif dan penuh negosiasi politik turut membuat IPK 2022 Indonesia anjlok.
Nasional
03:29
PDI-P Ungkap Tak Ingin RUU Perampasan Aset Diselewengkan Penguasa
PDI-P Ungkap Tak Ingin RUU Perampasan Aset Diselewengkan Penguasa

PDI-P meminta proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dilakukan...

video
02:11
Sekjen PDI-P Sebut Korupsi Tak Selesai dengan RUU Perampasan Aset
Sekjen PDI-P Sebut Korupsi Tak Selesai dengan RUU Perampasan Aset

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P) Hasto Kristiyanto...

video
Soal RUU Perampasan Aset, Sekjen PDI-P: Korupsi Tak Selesai dengan Buat Undang-Undang
Soal RUU Perampasan Aset, Sekjen PDI-P: Korupsi Tak Selesai dengan Buat Undang-Undang
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengingatkan Indonesia pernah memiliki UU Antikorupi yang terlalu super power sehingga banyak penyalahgunaan.
Nasional

All News

02:00
Saat Jokowi Kembali Pertanyakan RUU Perampasan Aset

Saat Jokowi Kembali Pertanyakan RUU Perampasan Aset

video
Batas Sumbangan Dana Kampanye Pemilu-Pilpres: Individu Rp 2,5 Miliar, Korporasi Rp 25 Miliar

Batas Sumbangan Dana Kampanye Pemilu-Pilpres: Individu Rp 2,5 Miliar, Korporasi Rp 25 Miliar

Nasional
Capres-Cawapres 2024 Tak Boleh Punya Catatan Mengkhianati Negara

Capres-Cawapres 2024 Tak Boleh Punya Catatan Mengkhianati Negara

Nasional
UU Pemilu: Kampanye Pilpres 2024 Difasilitasi Negara Dibiayai APBN

UU Pemilu: Kampanye Pilpres 2024 Difasilitasi Negara Dibiayai APBN

Nasional
Depok Jadi Kota Intoleran karena Penyegelan Masjid Ahmadiyah, Wali Kota: Sudah Sesuai Undang-Undang

Depok Jadi Kota Intoleran karena Penyegelan Masjid Ahmadiyah, Wali Kota: Sudah Sesuai Undang-Undang

Megapolitan
25 Mahasiswa Diamankan Saat Unjuk Rasa Ricuh Tolak Undang-undang Cipta Kerja di Palopo Sulsel

25 Mahasiswa Diamankan Saat Unjuk Rasa Ricuh Tolak Undang-undang Cipta Kerja di Palopo Sulsel

Makassar
02:15
Jokowi Minta DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

Jokowi Minta DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

video
AAJI Dukung Penuh Penerapan Undang-Undang P2SK

AAJI Dukung Penuh Penerapan Undang-Undang P2SK

Whats New
Undang-undang yang Mengatur tentang BUMN: UU Nomor 19 Tahun 2003

Undang-undang yang Mengatur tentang BUMN: UU Nomor 19 Tahun 2003

Whats New
02:00
Sahkan Perppu Pemilu Jadi UU, Puan Pastikan Pesta Demokrasi 2024 Digelar Sesuai Jadwal

Sahkan Perppu Pemilu Jadi UU, Puan Pastikan Pesta Demokrasi 2024 Digelar Sesuai Jadwal

video
DPR Resmi Sahkan RUU 8 Provinsi Menjadi Undang-undang

DPR Resmi Sahkan RUU 8 Provinsi Menjadi Undang-undang

Nasional
03:08
Mahfud MD Curhat Sulitnya DPR Terbitkan Undang-undang Penting

Mahfud MD Curhat Sulitnya DPR Terbitkan Undang-undang Penting

video
02:33
MK Tolak Gugatan Masa Jabatan Kepala Desa, Tetap Bisa Menjabat hingga 18 Tahun

MK Tolak Gugatan Masa Jabatan Kepala Desa, Tetap Bisa Menjabat hingga 18 Tahun

video
03:32
Nasdem Kritik Bambang Pacul soal Telepon 'Ibu' Sebelum Sahkan RUU

Nasdem Kritik Bambang Pacul soal Telepon 'Ibu' Sebelum Sahkan RUU

video
PRT Kebingungan, Pemda Tak Punya Data, UU PPRT Jadi Solusinya…

PRT Kebingungan, Pemda Tak Punya Data, UU PPRT Jadi Solusinya…

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads