"...diskresi yang besar ini kemudian pada akhirnya dapat bermuara pada munculnya praktik yang koruptif," kata Andri.

DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab kolektif untuk mendorong masyarakat aktif menyampaikan aspirasi mereka. Karena itu, dua instansi ini semestinya saling berkomunikasi dan berkoordinasi.

Presiden Joko Widodo meminta agar keberadaan lima unit kerja di bawahnya saling melengkapi dan tidak tumpang tindih.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Widyo Pramono mengatakan, tak ada tugas yang tumpang tindih antara bagian pidana khusus dengan Satgassus Tipikor.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, program bantuan bagi rakyat miskin yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah seharusnya tidak berjalan tumpang tindih.