Tjahjo menyebutkan, rata-rata ada 300 kasus lahan di setiap provinsi yang pemiliknya lebih dari satu nama.

Pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas terhadap tumpang tindihnya izin pertambangan di kawasan hutan, perbaikan tata kelola pertambangan dan perkebunan.

DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab kolektif untuk mendorong masyarakat aktif menyampaikan aspirasi mereka. Karena itu, dua instansi ini semestinya saling berkomunikasi dan berkoordinasi.

Presiden Joko Widodo meminta agar keberadaan lima unit kerja di bawahnya saling melengkapi dan tidak tumpang tindih.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Widyo Pramono mengatakan, tak ada tugas yang tumpang tindih antara bagian pidana khusus dengan Satgassus Tipikor.