Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani meminta agar Presiden Joko Widodo tidak mempolitisasi intelijen menjelang Pemilu 2024.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengorkestrasi atau mengoordinasikan informasi intelijen dinilai sebagai wujud ketidakpuasan atas laporan tentang strategi ancaman