Tim Formatur Partai Golkar menjamin tak ada praktik transaksional dalam proses penyusunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar periode 2014-2019.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi berkeyakinan, pemilihan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo bukan bentuk politik transaksional.

Mereka membawa berbagai spanduk berisi berbagai aspirasi mereka dan harapan untuk kabinet Jokowi-JK yang bersih.

Mahalnya biaya pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi salah satu alasan bagi partai Koalisi Merah Putih agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun, masalah tersebut dinilai dapat diatasi dengan menyelenggarakan pilkada dengan pemilu presiden dan

Pemilihan kepala daerah oleh DPRD tak menjamin akan mengurangi praktik politik uang yang kerap menjamur di masyarkat.