Keterlambatan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) diproyeksikan bakal merugikan keuangan negara hingga Rp 3 triliun per tahun.

Draf Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) dikembalikan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) karena jaminan pembebasan belum dimatangkan.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan, draf perbaikan peraturan presiden mengenai penugasan kepada badan usaha milik negara membangun Jalan Tol Trans-Sumatera sudah diserahkan kepada Sekretariat Kabinet.

Pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera harus diintegrasikan dengan moda transportasi lain dan juga infrastruktur utilitas lainnya.

Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sumatera Selatan (Kadin Sumsel) kecewa terhadap sikap pemerintah yang kembali menunda pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera.