Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu

Koordinator KontraS Soroti PR Jokowi dalam Bidang Hukum dan HAM
Koordinator KontraS Soroti PR Jokowi dalam Bidang Hukum dan HAM
Fatia Maulidiyanti menyoroti soal Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PP HAM).
Regional
Inpres Nomor 2/2023, Menkeu Prioritaskan Anak Korban Pelanggaran HAM Berat Dapat Beasiswa LPDP
Inpres Nomor 2/2023, Menkeu Prioritaskan Anak Korban Pelanggaran HAM Berat Dapat Beasiswa LPDP
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga diinstruksikan untuk menyediakan peluang kerja di BUMN untuk anak rkoban pelanggaran HAM berat masa lalu.
Nasional
Mahfud Sebut Jokowi Ingin Pelanggaran HAM Berat Dibawa ke Pengadilan
Mahfud Sebut Jokowi Ingin Pelanggaran HAM Berat Dibawa ke Pengadilan
“Bahkan presiden mengatakan begini, 'Pak itu sudah lah semua yang dibuat Komnas HAM dibawa saja ke pengadilan. Biar hakim yang memutuskan',” katanya.
Nasional
Tim Penyelesaian HAM Berat Nonyudisial Disebut Tak Pengaruhi Penyelidikan Komnas HAM
Tim Penyelesaian HAM Berat Nonyudisial Disebut Tak Pengaruhi Penyelidikan Komnas HAM
Ia menegaskan, Keppres tentang pembentukan tim itu tidak menghilangkan fungsi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Nasional
Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar
Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar
"Padahal kita tahu bahwa dalam hukum internasional HAM standar-standar internasional HAM paling tidak ada empat kewajiban negara," ujar Usman.
Nasional

All News

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads