Fraksi PDI Perjuangan di DPR segera bertindak menyikapi laporan BPK yang menyebut adanya potensi kerugian negara sebesar Rp 945 Miliar terkait kunjungan kerja perseorangan anggota DPR.

Alex mengatakan, temuan tersebut antara lain keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dan nilai dalam proposal yang kurang tepat. Namun, hal itu pun sudah diselesaikan pemerintah provinsi.

"Kami mencoba meng-crosscheck, kan sudah kami pegang data audit dari BPK. Kemudian ditanyakan, aturan yang dipakai BPK untuk membuat itu apakah sudah sesuai," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo.

Menurut BPK, kata Erry, ada yang tidak beres dalam proses penyaluran dana bantuan sosial, dana bantuan operasional sekolah, dan dana bantuan daerah.

"Terkait temuan tentang pengawasan dan pengendalian kerja sama pemanfaatan aset seluas 30,88 hektar di Mangga Dua, Pansus menyimpulkan bahwa seluruh rekomendasi BPK telah dilaksanakan," ujar Cinta Mega di Gedung DPRD DKI, Jalan kebon Sirih, Rabu (7/10/201