Bagi JK, tidak semua WNI yang namanya tercatat dalam dokumen "Panama Papers" memiliki catatan kejahatan karena menyimpan asetnya di luar negeri. Apabila hanya persoalan pajak, pemerintah justru akan memberikan "tax amnesty" kepada mereka.

"Benarkah ada dana sampai ratusan triliun? Apa economic benefit-nya?" kata dia.

Pemerintah harus memastikan apakah ada keuntungan secara ekonomi untuk Indonesia.

Menurut dia, hal yang perlu ditinjau adalah kemampuan tax amnesty dalam menambah pendapatan negara dalam APBN Perubahan.

"Ini kami lihat dari perspektif positif, apalagi kami akan mengeluarkan (RUU) tax amnesty sehingga jadi klop."