Selama ini, hutan-hutan bernilai stategis bagi pertahanan-keamanan negara di masa damai dan saat perang.

Hakim anggota M Alim menerangkan, kewenangan dan kepentingan daerah seharusnya diajukan pemerintah daerah sendiri seperti bupati dan Ketua DPRD. Bukan organisasi seperti Apkasi, meski diwakili Bupati Kutai Timur Isran Noor.

Pengelolaan hutan di Indonesia di tingkat kabupaten cenderung tertutup. Hal itu menunjukkan buruknya tata kelola hutan dan lahan di Indonesia.