Misbakhun melanjutkan, ide peleburan Bapertarum-PNS ke dalam BP Tapera berasal darinya. Oleh karena itu, kata dia, saat pembahasan terakhir RUU Tapera, ayat peralihan dari mengenai Bapertarum-PNS ditunda dahulu.

Sementara ini, besaran iuran Tapera diusulkan 3 persen dari total upah pegawai.

Masukan-masukan ini akan dibicarakan lebih lanjut untuk pengesahan RUU Tapera.

Indonesia kini mengalami kondisi darurat perumahan. Angka backlog atau kekurangan rumah yang diperkirakan mencapai 13,5 juta mencerminkan hal tersebut. Atas dasar itulah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat RUU Tabungan Perumahan Rakyat.

Jika RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) selesai diundangkan yang rencananya pada akhir Desember 2015 mendatang, akan ditindaklanjuti dengan pembentukan badan pengelola atau BP Tapera.