"Di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota disebutkan petahana tidak boleh menggunakan fasilitas sebagai pemerintah daerah

Dana hibah yang disertakan dalam draf APBD Perubahan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dinilai terlalu besar.

Subhan menceritakan, awalnya, pemilih ganda dalam DPS ditemukan oleh Panwaskada Tangsel ketika sedang memverifikasi sejumlah DPS. Pemilih ganda itu ditemukan tersebar di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).

Dari laporan tersebut, mereka mencari sendiri dan akhirnya menemukan bahwa ada ribuan DPS ganda atau data yang tidak lengkap tetapi berpotensi dijadikan daftar pemilih tetap.

Dua calon wali kota Tangerang Selatan, Ikhsan Modjo dan Arsid, mengaku menemukan dugaan kecurangan menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan melalui daftar pemilih sementara (DPS) ganda.