Ketua sementara KPK Taufiequrrachman Ruki mengatakan, Presiden Joko Widodo pernah menyurati KPK mengenai revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Pimpinan DPR menggelar pertemuan dengan perwakilan kementerian dan sejumlah praktisi serta pakar untuk membahas surat Presiden Joko Widodo, Jumat (24/10/2014).
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melibatkan pakar hukum tata negara untuk membahas surat Presiden Joko Widodo terkait perubahan nomenklatur kementerian.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mempertanyakan ketiadaan Kementerian Koordinator Kemaritiman dalam surat yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada DPR.