Wakil presiden saat itu, Jusuf Kalla, sampai menilai KPK tak adil dan menganggapnya tak memiliki bukti untuk menetapkan RJ Lino sebagai tersangka.

Jika instruksi dikeluarkan oleh Badrodin, Polda Sulselbar bahkan mengaku bisa saja mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3.

Langkah ini disebut-sebut sebagai upaya rekonsiliasi kedua institusi penegak hukum tersebut.

Komisioner Kompolnas, Adrianus Meliala, mendukung sikap Presiden Joko Widodo yang mendorong proses hukum Komjen Budi Gunawan dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto diproses tuntas secara transparan.

Polri menyatakan bahwa secara yuridis, kasus yang melibatkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW), tidak dapat dihentikan dengan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).