Menurut Fadli, pelibatan DPR dalam pengangkatan kepala Polri dan panglima TNI oleh Presiden, tidak mengurangi hak prerogatif Presiden.

Seharusnya Presiden diberikan hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan kepala Polri dan panglima TNI. Namun, jika dalam hal itu Presiden harus meminta persetujuan cabang kekuasaan lainnya, seperti persetujuan DPR, hal itu dianggap sebagai pemasu

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menilai, hak prerogatif presiden Indonesia lemah.

"Dalam hal ini pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI dikembalikan jadi hak prerogatif presiden tanpa persetujuan DPR," kata Denny.

Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan bahwa ia akan menerapkan sistem presidensial murni dalam menjalankan pemerintahannya ke depan. I