Sejumlah organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh terus mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengesahkan rancangan qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh di tahun 2013 ini.
Koordinator Nasional Jaringan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Afifuddin mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tidak melibatkan masyarakat sipil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pemilih.