Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta Dinas Pendidikan untuk menjelaskan perihal adanya anggaran "siluman" yang ditemukan di APBD 2014 serta usulan anggaran "siluman" di APBD 2015.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mulai membuka siasat praktik pemborosan uang rakyat oleh anggota DPRD DKI Jakarta dengan menyelipkan anggaran "siluman".