Pada 5 Agustus 2015, di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat, pimpinan Lembaga Negara yakni Presiden, MPR, DPR, DPD, MK, BPK, KY, melakukan Rapat Konsultasi.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Prasetio Edi Marsudi memastikan akan tetap mengakomodasi sidang paripurna hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta .
Dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan keempat, Senin (18/5/2015), "hujan" interupsi langsung menggema setelah Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, membuka sidang.
Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta telah memutuskan jadwal pelaksanaan sidang paripurna penyampaian rekomendasi laporan kegiatan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta.