Komisi D DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peraturan mengenai pembatasan jumlah tower bangunan perkantoran dalam satu sertifikat.
"Namanya juga perjuangin milik sendiri. Kalau saya punya sertifikat, saya blokir jalan juga, warung saya kan juga digusur," ujar seorang warga, Udin, di Cikarang, Kamis (25/6/2015).