Dari sisi teknis, sertifikat tanah elektronik sangat rawan dan mudah diretas oleh para hacker (peretas).

Pemerintah dituntut untuk menyediakan sertifikat tanah atas pembukaan 9 juta hektar lahan pertanian kepada 4,5 juta petani marjinal. Ini untuk mencegah adanya spekulasi tanah.

Setiap gedung yang beroperasi harus memiliki sertifikat laik fungsi. Sertifikat ini harus diperpanjang setidaknya lima tahun sekali.

Sejumlah pemerhati sosial di Kabupaten Takalar meradang setelah mengetahui hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa sertifikat lahan Komplek Perumahan Pemerintah Daerah (Pemda) yang berlokasi di Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Pattalassang dija

PT Kereta Api Indonesia (KAI) batal membongkar 15 kios yang berada di pinggir rel di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2015).