Sertifikasi halal dipegang oleh pemerintah, MUI tetap memiliki wewenang untuk menetapkan kehalalan produk, yakni lewat sidang fatwa halal.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan sertifikasi halal harus bersifat wajib atau mandatory.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta merilis restoran Ibu Kota yang telah bersertifikasi halal.

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik MUI Jakarta Osmena mengatakan, biaya administrasi untuk sertifikasi halal hotel, restoran, dan katering di Jakarta rata-rata sebesar Rp 2,5 juta.

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengaku resah dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) yang bakal mengatur sertifikasi halal untuk obat-obatan.