RPP UU JPH dinilai memberi kepastian bagi kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

YLKI menyatakan, perlindungan konsumen di negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia perlu dilakukan, salah satunya dengan langkah sertifikasi halal.

Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, tarif tetap akan diberlakukan jika Kementerian Agama diberikan otoritas untuk menerbitkan sertifikasi halal.

Anggota Komisi VIII, Hasrul Azwar, mengatakan, Majelis Ulama Indonesia tak pernah melaporkan pendapatan pemberian sertifikasi halal.

Sertifikasi halal bukan sekadar masalah stempel bertuliskan halal. Selain urusan syariah bagi orang Islam, ada urusan uang besar di belakang sertifikasi ini. Kewenangan pun menjadi rebutan. Ini contoh kasus dan beberapa solusi yang sudah berjalan.