Ketua DPP Partai Hanura Syarifudin Sudding menilai putusan MK soal pemilu serentak berlaku sejak Pemilu 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu serentak dinilai dapat menekan terjadinya politik transaksional.

KPU menyatakan, pemilu serentak dapat menghemat anggaran. Pasalnya, ada beberapa pos pembiayaan yang dapat disatukan.

Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari mempertanyakan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019.

Mahkamah Konstitusi berpendapat, pelaksanaan pilpres dan pileg yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas.